Lini Masa Motor Listrik Nasional
Molinas.id · Pemantau independen · Bukan dokumen resmi pemerintah RI Berdokumen 9 · Tanpa dokumen 7

Molinas.id · Catatan pemantau · 13 Agustus 2026

Lini masa motor listrik nasional

Perkembangan industri motor listrik nasional sejak 2019, disusun dari peraturan yang terbit dan pernyataan yang tercatat.

Definisi

Apa itu Motor Listrik Nasional

Sebagai program
Ekosistem yang diresmikan 13 Agustus 2026: manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur pengisian dan penukaran baterai, pembiayaan, distribusi, purna jual, serta penyerapan pasar. Bukan satu merek, bukan satu model.
Sebagai kategori
Perusahaan yang dinyatakan memenuhi kriteria kandungan lokal menurut Kementerian Perindustrian. Disebut sekitar sepuluh perusahaan. Daftarnya belum diumumkan dan kriteria tertulisnya belum terbit.
Sebagai produk
Unit perdana bernama Molinas Cakra NX1, diproduksi PT Ilectra Motor Group (ALVA) di Cikarang sebanyak 20.000 unit. Angka kandungan lokal, harga, dan spesifikasi resminya belum diumumkan.

Status kategori inilah yang menentukan akses subsidi, pembiayaan, dan penyerapan pasar

Rekaman

Peresmian, 13 Agustus 2026

Presiden meresmikan ekosistem Motor Listrik Nasional di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA), Cikarang. Dalam sambutannya disebut angka produksi tahap awal 20.000 unit dan penunjukan PT Len Industri sebagai lead integrator. Angka kandungan lokal tidak disebut.

Kanal Prabowo Subianto · 13 Agustus 2026 · pemutar dimuat dari YouTube, rekaman tetap milik penerbitnya

Berkas 01 · 2019–2020

Nasional berarti dirakit di dalam negeri

2 berdokumen · 1 tanpa dokumen

12 Agustus 2019

Payung hukum pertama kendaraan listrik terbit

Perpres 55/2019 menetapkan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, termasuk ketentuan kandungan lokal untuk kendaraan roda dua.Dokumen · keyakinan tinggiPeraturan Presiden bernomor, teks lengkap tersedia.JDIH BPK RI11 Agu 2026Buka dokumen

Nomor peraturan
Perpres 55/2019
Penerbit
Presiden RI
Salinan arsip
JDIH BPK
Molinas.id · Catatan pemantau · 11 Agu 2026Bukan dokumen resmi

2019

Motor listrik nasional pertama masuk produksi

Lahir dari kerja sama kampus dan badan usaha milik negara. Statusnya sebagai motor nasional tidak pernah ditetapkan lewat peraturan.Pernyataan · keyakinan sedangTidak ada peraturan yang menetapkan status nasional pada produk ini.Kompas Otomotif11 Agu 2026Buka sumber

Dokumen — tidak ada

2020

Cara menghitung kandungan lokal ditetapkan

Permenperin 27/2020 mengatur spesifikasi, peta jalan pengembangan, dan ketentuan penghitungan nilai kandungan lokal. Rumus penghitungannya ada di dalam peraturan ini.Dokumen · keyakinan sedangPerlu diperiksa apakah sudah dicabut Permenperin 6/2022 yang berjudul sama.JDIH BPK RI13 Agu 2026Buka dokumen

Nomor peraturan
Permenperin 27/2020
Penerbit
Menteri Perindustrian
Salinan arsip
JDIH BPK
Molinas.id · Catatan pemantau · 13 Agu 2026Bukan dokumen resmi
Gambar 1 · Jadwal kandungan lokal roda dua sebagaimana ditetapkan semula
40% 80% 201920262030 80 persen mulai 2026

Sumber 1, 3 · Perpres 55/2019 dan Permenperin 27/2020

Berkas 02 · 2021–2022

Nasional berarti angka persentase

1 berdokumen · 1 tanpa dokumen

2022

Aturan penghitungan diperbarui

Permenperin 6/2022 terbit dengan judul yang sama persis dengan aturan 2020. Belum ditemukan pemberitaan yang memilah keduanya, padahal rumus kandungan lokal yang berlaku bergantung pada jawabannya.Dokumen · keyakinan sedangHubungan mencabut atau melengkapi terhadap Permenperin 27/2020 belum diperiksa.JDIH BPK RI13 Agu 2026Buka dokumen

Nomor peraturan
Permenperin 6/2022
Penerbit
Menteri Perindustrian
Salinan arsip
JDIH BPK
Molinas.id · Catatan pemantau · 13 Agu 2026Bukan dokumen resmi

2022

Merek motor listrik nasional berpindah tangan

Kepemilikan merek beralih ke perusahaan baterai milik negara. Tidak ada peraturan yang mengatur status nasionalnya, sebelum maupun sesudah perpindahan.Pernyataan · keyakinan sedangAksi korporasi; tidak ada peraturan terkait.Kompas Otomotif11 Agu 2026Buka sumber

Dokumen — tidak ada
Gambar 2 · Dua peraturan dengan judul yang sama persis
Permenperin27/2020 Penghitungan TKDN Permenperin6/2022 Penghitungan TKDN hubungan keduanya belum diperiksa

Judul kedua peraturan sama persis, kata per kata. Rumus kandungan lokal yang berlaku bergantung pada mana di antara keduanya yang masih berlaku hari ini.

Sumber 3, 4 · JDIH BPK RI

Berkas 03 · 2023–2024

Nasional berarti subsidi

4 berdokumen · 0 tanpa dokumen

Maret 2023

Negara membayar sebagian harga tiap unit

Permenperin 6/2023 menetapkan bantuan Rp7 juta per unit, dengan kuota sampai 200.000 unit untuk tahun anggaran 2023 dan sampai 600.000 unit untuk 2024. Angka 600.000 tertulis di peraturannya; alokasi yang dijalankan pada 2024 adalah 60.000 unit.Dokumen · keyakinan tinggiKuota tertulis di batang tubuh peraturan. Ini pembanding yang sah untuk realisasi.JDIH BPK RI12 Agu 2026Buka dokumen

Nomor peraturan
Permenperin 6/2023
Penerbit
Menteri Perindustrian
Salinan arsip
JDIH BPK
Molinas.id · Catatan pemantau · 12 Agu 2026Bukan dokumen resmi

Juli 2023

Program konversi motor bensin dibuka

Permen ESDM 3/2023 menetapkan pedoman bantuan konversi dengan target penerima 50.000 unit pada 2023 dan 150.000 unit pada 2024. Besaran bantuan kemudian dinaikkan menjadi Rp10 juta lewat Permen ESDM 13/2023.Dokumen · keyakinan sedangPeraturan bernomor. Tautan menuju keterangan kementerian; teks JDIH belum ditarik.Kementerian ESDM12 Agu 2026Buka sumber

Nomor peraturan
Permen ESDM 3/2023
Penerbit
Menteri ESDM
Salinan arsip
Belum ditarik
Molinas.id · Catatan pemantau · 12 Agu 2026Bukan dokumen resmi

Agustus 2023

Syarat penerima bantuan dilonggarkan

Permenperin 21/2023 mengubah aturan sebelumnya: satu nomor induk kependudukan berlaku untuk satu unit, menggantikan pembatasan berdasarkan kategori bantuan sosial.Dokumen · keyakinan tinggiPerubahan atas Permenperin 6/2023.JDIH BPK RI12 Agu 2026Buka dokumen

Nomor peraturan
Permenperin 21/2023
Penerbit
Menteri Perindustrian
Salinan arsip
JDIH BPK
Molinas.id · Catatan pemantau · 12 Agu 2026Bukan dokumen resmi

Desember 2023

Kandungan lokal minimum ditetapkan 40 persen

Perpres 79/2023 mengubah Perpres 55/2019. Untuk roda dua dan tiga, kandungan lokal minimum 40 persen, dan tenggat menuju 80 persen digeser mundur empat tahun dengan alasan resmi menarik investasi.Dokumen · keyakinan tinggiPeraturan Presiden bernomor, teks lengkap tersedia.JDIH BPK RI11 Agu 2026Buka dokumen

Nomor peraturan
Perpres 79/2023
Penerbit
Presiden RI
Salinan arsip
JDIH BPK
Molinas.id · Catatan pemantau · 11 Agu 2026Bukan dokumen resmi

Bantuan pembelian tersalur, 2023

Kuota peraturan200.000
Tersalur11.532

Terpakai 5,8 persen · selisih 188.468 unit

Konversi motor bensin, 2023

Target50.000
Terealisasi495

Terpakai 0,99 persen · selisih 49.505 unit

Gambar 3 · Tenggat 80 persen digeser empat tahun
40%80% 201920262030 digeser 4 tahun Putus: jadwal semula · Penuh: setelah Perpres 79/2023

Sumber 1, 9 · alasan resmi revisi: menarik investasi

Berkas 04 · 2025–2026

Nasional berarti masuk daftar

2 berdokumen · 5 tanpa dokumen

10 Februari 2025

Kendaraan listrik masuk rencana pembangunan lima tahun

Perpres 12/2025 menetapkan RPJMN 2025–2029, dengan industri kendaraan listrik berbasis baterai dan baterai sebagai industri prioritas.Dokumen · keyakinan tinggiDokumen perencanaan tertinggi, ditetapkan 10 Februari 2025.JDIH BPK RI12 Agu 2026Buka dokumen

Nomor peraturan
Perpres 12/2025
Penerbit
Presiden RI
Salinan arsip
JDIH BPK
Molinas.id · Catatan pemantau · 12 Agu 2026Bukan dokumen resmi

2026

Pajak nol persen tidak lagi diwajibkan

Permendagri 11/2026 mengubah mandat pajak nol persen kendaraan listrik menjadi kewenangan masing-masing daerah.Dokumen · keyakinan sedangPeraturan bernomor. Tautan menuju pemberitaan; teks JDIH belum ditarik.ANTARA11 Agu 2026Buka sumber

Nomor peraturan
Permendagri 11/2026
Penerbit
Menteri Dalam Negeri
Salinan arsip
Belum ditarik
Molinas.id · Catatan pemantau · 11 Agu 2026Bukan dokumen resmi

Mei 2026

Subsidi pembelian diumumkan kembali

Rp5 juta per unit untuk kuota 100.000 unit, dijadwalkan mulai Juni 2026. Jadwalnya bergeser, dan sampai pertengahan Agustus belum ada angka realisasi yang diumumkan.Pernyataan · keyakinan tinggiBelum ditemukan peraturan pelaksanaannya.CNBC Indonesia11 Agu 2026Buka sumber

Dokumen — tidak ada

30 Juli 2026

Insentif akan diprioritaskan untuk merek nasional

Menteri Perindustrian menyatakan insentif akan diprioritaskan bagi merek nasional. Definisinya belum ditetapkan, dan belum jelas apakah merek asing yang berproduksi di Indonesia dengan kandungan lokal tinggi termasuk di dalamnya.Pernyataan · keyakinan tinggiPernyataan lisan seusai rapat kerja; tidak ada peraturan terkait.Kompas12 Agu 2026Buka sumber

Dokumen — tidak ada

13 Agustus 2026

Ekosistem Motor Listrik Nasional diresmikan

Peresmian digelar di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group (ALVA) di Cikarang. Yang diluncurkan ekosistem, bukan satu merek. PT Len Industri ditunjuk sebagai lead integrator. Unit perdana bernama Molinas Cakra NX1 sebanyak 20.000 unit.Pernyataan · keyakinan tinggiPeristiwa dan keterangan tertulis; tidak ada peraturan yang menetapkan program ini.ANTARA13 Agu 2026Buka sumber

Dokumen — tidak ada

13 Agustus 2026

Sekitar sepuluh perusahaan disebut sudah memenuhi kriteria

Chief Executive Officer Danantara menyampaikan sekitar sepuluh perusahaan nasional telah memenuhi kriteria kandungan lokal menurut Kementerian Perindustrian. Daftarnya tidak diumumkan.Pernyataan · keyakinan tinggiTerkonfirmasi silang pada dua transkrip siaran independen. Daftar perusahaan tidak pernah diterbitkan.Sekretariat Kabinet13 Agu 2026Buka sumber

Kurang lebih ada sepuluh perusahaan nasional yang sudah memenuhi kriteria pemenuhan TKDN-nya oleh Kementerian Perindustrian.

Dokumen — tidak ada

13 Agustus 2026

Uang muka akan diusahakan hilang

Perbankan di bawah Danantara disiapkan memberi bunga lebih rendah dan tenor lebih panjang. Uang muka yang kini sepuluh persen akan dicoba dikurangi, bahkan dihilangkan. Skemanya belum terbit sebagai aturan.Pernyataan · keyakinan tinggiKata yang dipakai adalah dicoba dan diusahakan.CNN Indonesia13 Agu 2026Buka sumber

Dokumen — tidak ada
Gambar 4 · Satu tahun, tiga angka penjualan yang berbeda
2024 SRUT77.078 2025 SRUT55.059 2025 asosiasi17.000 2025 beredar61.000

Sumber 17 · Angka yang beredar tanpa sumber tidak dipakai halaman ini

Penjualan turun 28,6 persen setelah bantuan pembelian berhenti pada akhir 2024

Lampiran A

Di mana kandungan lokal itu dihitung

Tujuh simpul memisahkan bijih nikel dari motor yang siap jalan. Simpul termahal adalah sel baterai, dan sel skala komersial untuk kendaraan roda dua belum diproduksi di dalam negeri. Kewajiban kandungan lokal jatuh pada simpul sesudahnya.

01Bijih nikel
02Smelter
03Prekursor
04Katoda
05Sel bateraiTidak ada
06Modul dan pak
07Perakitan
Lampiran B

Target resmi dan realisasinya

KodeIndikatorTargetRealisasiSelisihDokumen
T-01Bantuan pembelian 2023Permenperin 6/2023200.00011.532−188.468
T-02Kuota bantuan 2024 di peraturanAlokasi yang dijalankan 60.000 unit600.000belum diumumkantidak dapat dihitung
T-03Konversi 2023Permen ESDM 3/202350.000495−49.505
T-04Konversi 2024Realisasi dibulatkan di sumber150.000±1.500−148.500
T-05Bengkel konversi tersertifikasiKebutuhan disebut sekitar 16.00016.00039−15.961
T-06Produksi motor listrik 2030Peta jalan Kementerian Perindustrian9.000.000468.231populasi semua jenis
T-07Kandungan lokal minimum roda duaPerpres 79/202340%40%berlaku
T-08Subsidi pembelian 2026Peraturan pelaksana belum terbit100.000belum diumumkantidak dapat dihitung

Kotak pejal menandai target yang tertulis di peraturan bernomor · angka per 13 Agustus 2026

Lampiran C

Yang belum ada

Bantuan sudah dianggarkan dan perbankan sudah disiapkan. Aturan yang menentukan siapa berhak menerimanya belum terbit.

  • Kriteria tertulis merek nasionalBelum terbit
  • Daftar sepuluh perusahaan yang memenuhi kriteriaBelum diumumkan
  • Angka kandungan lokal program MolinasBelum diumumkan
  • Skema pembiayaan dan uang mukaBelum terbit
  • Peraturan pelaksana insentif 2026Belum terbit
Register sumber
  1. 1. Perpres 55/2019 — JDIH BPK RI, diakses 11 Agu 2026.
  2. 2. Motor listrik nasional pertama, 2019 — pernyataan lisan; tidak ada dokumen terkait. Kompas, diakses 11 Agu 2026.
  3. 3. Permenperin 27/2020 — JDIH BPK RI, diakses 13 Agu 2026.
  4. 4. Permenperin 6/2022 — JDIH BPK RI, diakses 13 Agu 2026.
  5. 5. Perpindahan merek, 2022 — pernyataan lisan; tidak ada dokumen terkait. Kompas, diakses 11 Agu 2026.
  6. 6. Permenperin 6/2023 — JDIH BPK RI, diakses 12 Agu 2026.
  7. 7. Permen ESDM 3/2023 dan 13/2023 — Kementerian ESDM, diakses 12 Agu 2026. Teks JDIH belum ditarik.
  8. 8. Permenperin 21/2023 — JDIH BPK RI, diakses 12 Agu 2026.
  9. 9. Perpres 79/2023 — JDIH BPK RI, diakses 11 Agu 2026.
  10. 10. Perpres 12/2025 — JDIH BPK RI, diakses 12 Agu 2026.
  11. 11. Permendagri 11/2026 — ANTARA, diakses 11 Agu 2026. Teks JDIH belum ditarik.
  12. 12. Subsidi pembelian 2026 — pernyataan lisan; tidak ada dokumen terkait. CNBC Indonesia, diakses 11 Agu 2026.
  13. 13. Prioritas insentif merek nasional — pernyataan lisan; tidak ada dokumen terkait. Kompas, diakses 12 Agu 2026.
  14. 14. Peresmian 13 Agustus 2026 — pernyataan lisan; tidak ada dokumen terkait. ANTARA, diakses 13 Agu 2026.
  15. 15. Sepuluh perusahaan memenuhi kriteria — pernyataan lisan; tidak ada dokumen terkait. Sekretariat Kabinet, diakses 13 Agu 2026.
  16. 16. Uang muka dan pembiayaan — pernyataan lisan; tidak ada dokumen terkait. CNN Indonesia, diakses 13 Agu 2026.
  17. 17. Penjualan 2024 dan 2025, basis registrasi uji tipe — Kompas, diakses 12 Agu 2026.